Batubara, zonasumut.id - Terkait tentang status nasib kelanjutan para calon pelamar PPPK tahun 2023, melalui Rizky Aryetta pertanyakan kelanjutab kisruh PPPK kepada Pemkab Batubara yang sedang hangat di bahas masyarakat dan di pemberitaan sempat viral, Selasa (26/03/2024).
Dengan ditetapkannya beberapa pejabat yang menjadi status tersangka akibat kebijakan yang salah dalam tahapan proses seleksi dalam penerimaan PPPK di kabupaten Batubara tahun 2023 tersebut, jelas Rizky.
Ia pun mempertanyakan Pertanyaan kepada pihak Eksekutif Pemkab Batubara, apa kebijakan serta langkah yang akan diambil dalam memahami dan mempedomani regulasi KemenpanRB, Ppn dan Kementrian Pendidikan yang berkaitan dengan nasib status para calon PPPK, tanya Rizky Aryetta.
Dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi 3 Dprd Kabupaten Batubara melalui Rapat RDP komisi 3 “ rekomendasi pembatalan hasil seleksi PPPK Kabupaten Batubara tahun 2023” perlu penjelasan dari pihak Eksekutif.
Lain hal lagi Fraksi Partai Golkar juga pertanyakan Terkait persoalan defisit anggaran tahun 2023, dan adanya persoalan hutang kepada rekanan proyek, dimana rekanan proyek pihak pemborong telah menyelesaikan proyek 100 persen pada tahun anggaran 2023, namun belum dilakukan pembayaran oleh Pemkab dari pekerjaan tersebut hingga saat ini, pungkas Rizky Aryetta.
Merasa heran Rizky pun mempertanyakan kepada Pemkab Batubara penyebab defisit Apbd Anggaran Tahun 2023, apa persoalan yang mendasari sehingga defisit di tambah lagi saat ini Mengingat saat ini kita sudah berada di semester pertama apbd tahun anggaran 2024, ujarnya.
Disaat yang sama Fraksi Partai Pks melalui zulham Maulana di rapat paripurna juga mempertanyakan dan meminta kejelasan kepada Pemkab Batubara terkait tidak tercapai nya PAD baik pendapatan Daerah maupun belanja Daerah Tahun 2023.
Kata Zulham Fraksi Partai Pks mendesak agar nota LKPJ Apbd Kabupaten Batubara tahun 2023 ini dapat segera dibahas lebih lanjut bila perlu di bentuk Pansus Dprd Babupaten Batubara,(RD).
